1. Pengertian Sengketa Internasional
Sengketa Internasional (internasional dispute) adalah perselisihan yang
terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu,
atau Negara dengan badan-badan/lembaga yang menjadi subjek hukum
internasional.
2. Penyebab Sengketa Internasional
Sengketa internasional bisa terjadi karena berbagai sebab, diantaranya:
· Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional
· Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian iinternasional
· Perebutan sumber-sumber ekonomi
· Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional maupun internasional.
· Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
· Penghinaan terhadap harga diri bangsa.
Faktor penyebab terjadinya konflik antarbangsa selama sejarah umat manusia dapat dideskripsikan sebagai berikut:
- Sengketa antarbangsa karena klaim tentang batas wilayah, terutama wilayah daratan.
- Sengketa antarbangsa karena klaim tentang kepemilikan sebuah pulau atau gugusan pulau.
- Sengketa antarbangsa karena klaim tentang kepemilikan sumber air, terutama sungai.
- Sengketa antarbangsa karena ambisi untuk menguasai wilayah daulat Negara lain berdasarkan interpretasi sejarah yang berlebihan.
- Sengketa antarbangsa karena klaim atas kepemilikan laut dan batas-batas wilayah laut
- Sengketa antarbangsa tentang masalah minyak bumi serta hak atas penguasaan.
- Sengketa antarabangsa karena perbedaan kepentingan ideology, politik, social, ekonomi dan militer.
- Sengketa antarabangsa karena klaim atas kepemilikan wilayah strategis.
- Sengketa antarabangsa karena klaim tentang pelanggran terhadap perjanjian internasional atau konvensi internasional.
3. Penyelesaian Sengketa Internasional
A. Penyelesaian sengketa internasional secara politik
1). Negosiasi
Negosiasi merupakan teknik penyelesaian
sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Teknik negosiasi
tidak melibatkan pihak ketiga, hanya berpusat pada diskusi yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Perbedaan persepsi yang
dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan
menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk
dipecahkan.
2). Mediasi dan jasa-jasa baik (Mediation and good offices)
Mediasi
merupakan bentuk lain dari negosiasi, sedangkan yang membedakannya
adalah keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya bertindak sebagai
pelaku mediasi (mediator), komunikasi bagi pihak ketiga disebut good
offices. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran
aktif untuk mencari solusi yang tepat guna melancarkan terjadinya
kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Mediasi hanya dapat
terlaksana dalam hal para pihak bersepakat dan mediator menerima
syarat-syarat yang diberikan oleh pihak yang bersengketa.
Perbedaan
antara jasa-jasa baik dan mediasi adalah persoalan tingkat. Kasus
jasa-jasa baik, pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan
pihak-pihak yang bersengketa dan mengusulkan (dalam bentuk syarat umum)
dilakukannya penyelesaian, tanpa secara nyata ikut serta dalam
negosiasi-negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan secara seksama
atas beberapa aspek dari sengketa tersebut. Mediasi, sebaliknya, pihak
yang melakukan mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif dan ikut
serta dalam negosiasi-negosiasi serta mengarahkan pihak-pihak yang
bersengketa sedemikian rupa sehingga jalan penyelesaiannya dapat
tercapai, meskipun usulan-usulan yang diajukannya tidak berlaku terhadap
para pihak.
3). Konsiliasi (Conciliation)
Menurut the
Institute of International Law melalui the Regulations the Procedur of
International Conciliation yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam Pasal
1, konsiliasi disebutkan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian
bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh
pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan
proses penyelesaian pertikaian. Istilah konsiliasi (conciliation)
mempunyai arti yang luas dan sempit. Pengertian luas konsiliasi mencakup
berbagai ragam metode di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai
dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan
komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Pengertian sempit,
konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komite untuk
membuat laporan beserta usul-usul kepada para pihak bagi penyelesaian
sengketa tersebut.
Menurut Shaw, laporan dari konsiliasi hanya
sebagai proposal atau permintaan dan bukan merupakan konstitusi yang
sifatnya mengikat. Proses konsiliasi pada umumnya diberikan kepada
sebuah komisi yang terdiri dari beberapa orang anggota, tapi terdapat
juga yang hanya dilakukan oleh seorang konsiliator.
4). Penyelidikan (Inquiry)
Metode penyelidikan digunakan untuk
mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah
komisi atau badan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang
bersifat internasional, yang relevan dengan permasalahan. Dengan dasar
bukti-bukti dan permasalahan yang timbul, badan ini akan dapat
mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan penyelesaiannya.
Pada
tanggal 18 Desember 1967, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengeluarkan resolusi yang menyatakan pentingnya metode pencarian fakta
(fact finding) yang tidak memihak sebagai cara penyelesaian damai dan
meminta negara-negara anggota untuk lebih mengefektifkan metode-metode
pencarian fakta. Serta meminta Sekertaris Jenderal untuk mempersiapkan
suatu daftar para ahli yang jasanya dapat dimanfaatkan melalui
perjanjian untuk pencarian fakta dalam hubungannya dengan suatu
sengketa.
5). Penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Amanat
yang disebutkan dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah
satu tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan
internasional. Tujuan tersebut sangat terkait erat dengan upaya
penyelesaian sengketa secara damai. Isi Piagam PBB tersebut di antaranya
memberikan peran penting kepada International Court of Justice (ICJ)
dan upaya penegakannya diserahkan pada Dewan Keamanan. Berdasarkan Bab
VII Piagam PBB, DK dapat mengambil tindakan-tindakan yang terkait dengan
penjagaan atas perdamaian. Sedangkan Bab VI, Dewan Keamanan juga
diberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya yang terkait dengan
penyelesaian sengketa. Melalui pasal 2 piagam PBB, anggota-anggota PBB
harus berusaha menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui cara-cara
damai dan menghindarkan ancaman perang /penggunaan kekerasan.
6). Arbitrase
Arbitrase
merupakan penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan dengan cara
menyerahkan penyelesaian sengketa kepada orang-orang tertentu, yaitu
arbitrator yang dipilih bebeas oleh pihak yang bersengketa.
Dalam proses arbitrasi ada prosedur yang harus ditempuh yaitu:
·
Masing-masing Negara yang bersengketa tersebut menunjuk 2 arbitrator.
Salah seorang diantaranya boleh warga Negara mereka sendiri, atau
didipilih dari orang-orang yang dinominasikan oleh Negara itu sebagai
anggota panel mahkamah arbitrasi.
· Para arbitrator tersebut kemudian memilih seorang wasit yang bertindak sebagai ketua dari pengadilan arbitrasi tersebut.
· Putusan diberikan melalui suara terbanyak.
7). Penyelesaian yudisial
Adalah
suatu penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan
internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan
kaidah-kaidah hukum. Lembaga pengadilan internasional yang berfungsi
sebaai organ penyelesaian yudisial dalam masyarakat internasional adalah
International Court of Justice.
B. Penyelesaian Sengketa Internasional secara Kekerasan
1). Retorsi
Retorsi adalah Pembalasan yang dilakukan oleh
Negara terhadap tindakan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Negara
lain. Balas dendam dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak
bersahabat tetapi sah. Misalnya dengan cara menurunkan status hubungan
diplomatik, pencabutan privilege diplomatik, atau penarikan diri dari
kesepakatan-kesepakatan fiskal dan bea masuk
2). Perang dan tindakan bersenjata non-perang
Perang
dan tindakan bersenjata non-perang merupakan Pertentangan yang disertai
penggunaan kekerasan dengan tujuan menundukkan lawan dan untuk
membebankan syarat-syarat penyelesaian suatu sengketa internasional.
3). Tindakan-tindakan pembalasan
Pembalasan
adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang digunakan oleh
suatu Negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari Negara
lain. Cara penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan melakukan
tindakan pemaksaan kepada suatu Negara untuk menyelesaikan sengketa yang
disebabkan oleh tindakan illegal atau tidak sah yang dilakukan oleh
Negara tersebut.
4). Blokade secara damai
Blokade secara
damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai biasanya
dengan memblokade pelabuhan agar Negara yang diblokir memenuhi
permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara yang
memblokade.
5). intervensi (intervention)
Intervensi
adalah cara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan melakukan
tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik Negara tertentu
secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Ketentuan-ketentuan
yang termasuk dalam kategori intervensi sah adalah sbb:
· Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB
· Intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya
· Pertahanan diri
· Negara yang menjadi objek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran
berat terhadap hukum internasional.
4. Negara-Negara yang Bersengketa Saat Ini
- Konflik perebutan wilayah antara Filipina dengan Malaysia mengenai klaim Filipina atas wilayah Kesultanan Sabah Malaysia Timur.
- Konflik antara Singapura dengan Malaysia tentang perebutan Pulau Batu Putih di Selat Johor;
- Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Brunei mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Sarawak Malaysia Timur serta batas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif;
- Konflik berlarut antara Myanmar dan Bangladesh di wilayah perbatasan;
- Sengketa antara Cina dan Vietnam tentang pemilikan wilayah perairan di sekitar Kepulauan Paracel;
- Konflik laten antara Cina di satu pihak dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam di lain pihak sehubungan klaim cina atas seluruh perairan Laut Cina Selatan;
- Konflik intensitas rendah (Low intensity) antara Cina dengan Filipina, Vietnam dan Taiwan mengenai status pemilikan wilayah perairan Kepulauan Spratly;
- Konflik antara Cina dengan Jepang mengenai pemilikan Kepulauan Senaku (Diaoyutai);
- Sengketa antara Cina dengan Korea Selatan mengenai pemilikan Liancourt Rocks (Take-shima atau Tak do) dibagian selatan laut Jepang;
- Sengketa berlarut antara Rusia dengan Jepang mengenai status pemilikan Kepulauan Kuril Selatan;
- Sengketa India dan Pakistan mengenai status wilayah Kashmir.
5. Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional
A. Kedudukan Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional memiliki kedudukan yang sederajat dengan
lembaga-lembaga utama PBB yang lainnya, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan,
Dewan perwalian, Sekretariat Jenderal dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Maka dari
itu Mahkamah Internasional bukan merupakan badan peradilan umum PBB yang
bersifat memaksa terhadap lembaga lainnya. Mahkamah hanya memiliki kewenangan
untuk memberi nasihat apabila diminta dan pemberian nasihat itu tidak mengikat
atau memiliki kedudukan lebih tinggi dari keputusan Majelis Umum PBB. Demikian
juga halnya dalam pemeriksaan berbagai perkara yang diajukan kepada Mahkamah
InternasioNal maka lembaga-lembaga PBB lainnya tidak boleh mencampuri urusan
Mahkamah. Sebagai salah satu lembaga utama PBB terbentuknya Mahkamah
Internasional tidak terlepas dari tujuan dibentuknya PBB. Tujuan diatas
menegaskan perlunya dibentuk suatu lembaga atau badan peradilan yang diberi
wewenang menyelesaikan sengketa secara damai.
A. Proses Penyelesaian Sengketa Internasional Oleh Mahkamah Internasional
Dalam
proses penyelesaian sengketa Mahkamah Internasional bersifat pasif artinya
hanya akan bereaksi dan mengambil tindakan-tindakan bila ada pihak-pihak
berperkara mengajukan ke Mahkamah Internasional. Dengan kata lain Mahkamah
Internasional tidak dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memulai
suatu perkara. Dalam mengajukan perkara terdapat 2 tugas mahkamah yaitu
menerima perkara yang bersifat kewenangan memberi nasihat (advisory opinion)
dan menerima perkara yang wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili perkara
yang diajukan oleh negara-negara (contensious case).
Dalam upaya penyelesaian perkara ke Mahkamah Internasional bukanlah merupakan
kewajiban negara namun hanya bersifat fakultatif. Artinya negara dalam memilih
cara-cara penyelesaian sengketa dapat melalui berbagai cara lain seperti
saluran diplomatik, mediasi, arbitrasi, dan cara-cara lain yang dilakukan
secara damai.
Meskipun Mahkamah Internasional adalah merupakan lembaga utama PBB dan anggota
PBB otomatis dapat berperkara melalui Mahkamah Internasional, namun dalam
kenyataannya bukanlah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa pada
badan peradilan ini. Beberapa negara tidak berkemauan untuk menyelesaikan
perkaranya melalaui Mahkamah Internasional. Sebagai contoh dalam perkara
Kepulauan Malvinas tahun 1955 dimana Inggris menggugat Argentina dan Chili ke
Mahkamah Internasional namun Chili dan Argentina menolak kewenangan Mahkamah
Internasional untuk memeriksa perkara ini.
Source :
Diposkan Oleh : Al Ma'rufi S. ~ The World's in Your Hands
Sobat sedang membaca artikel tentang Sengketa Internasional. Oleh Admin, Sobat diperbolehkan mengcopy paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya
0 Comments
